Ada banyak pertanyaan dibalik kematian praja IPDN Clift Muntu. Salah satu pertanyaan pentingnya adalah mengapa sekolah yang bertugas mencetak aparatur negara tersebut menerapkan sistem pendidikan preman seperti itu. Apalagi, berbagai pukulan ngawur yang disinyalir merupakan bagian dari santapan sehari-hari seluruh praja tersebut sangat tidak mendidik, karena dalam olahraga keras full body contact-pun menendang bagian dada tidak diperbolehkan. Alih-alih bakal merubuhkan lawan, si pemukul malah bakal dikurangi nilainya.

Kemarin saya berkesempatan bertemu dengan alumni IPDN angkatan sekian bernama mister X. Dalam obrolan ringan ini sedikit terkuak mengapa kekerasan menjadi barang lazim dalam institut yang berkampus di Jatinagor tersebut. Situasi awal pendirian IPDN (nama sekolah ini berganti-ganti, kami sepakat menyebutnya IPDN, red.) sebenarnya tidak berjalan seseram sekarang ini. Pukulan dan beberapa latihan fisik memang ada karena hal itu dianggap sebagai salah satu sarana untuk menegakkan kedisiplinan praja. Saat itu muridnya hanya berkisar—sebut saja– 500 praja. Dengan fasilitas yang mencukupi untuk menampung jumlah tersebut kehidupan para mahasiswa berjalan kondusif.

Nah, saat era 90-an, semua pucuk pimpinan pemerintahan di daerah maupun pusat banyak dipegang militer, khususnya AD, misal walikota, bupati, dan gubernur. Hal jamak ini lantas memicu pemikiran—blunder menurut saya– mendagri untuk meningkatkan kompetensi warga sipil yang menjadi praja IPDN agar kelak bisa bersaing dengan unsur militer yang merajai berbagai kedudukan di pemerintahan. Pemikiran ini lantas diterjemahkan dalam sebuah praktik semi militer dalam pendidikan praja di IPDN. Akhirnya IPDN pun tak ubahnya sekolah militer, bahkan hingga kini mereka kerap melakukan latihan bersama dengan TNI AD/dan semacamnya. Sistem ini dipandang akan melahirkan seorang praja yang loyal kepada negara. Kesalahan ini diperparah lagi kala, pengasuh sebagai lini terbawah yang langsung berhubungan dengan praja tidak dipegang oleh orang yang mumpuni dalam bidang pendidikan. Kata sumber saya tadi, terkadang orang yang biasnya bertugas di bidang administrasi atau perlengkapan pun bisa menjadi pengasuh.

Praktek tidak sehat seperti ini, lagi-lagi semakin merajalela karena jumlah praja dari tahun ke tahun bertambah pesat. Dari 500, menjadi 1000 setiap tahunnya. Penambahan mahasiswa ini ternyata tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas kampus. Misal, satu almari yang biasanya di isi baju untuk satu mahasiswa kini menjadi 1 almari 2 mahasiswa. Padahal aturan kampus ini ketat sekali, termasuk mengatur ukuran lipatan baju dll. Logikanya, dengan semakin banyak baju di almari, tentu panjang lipatan tidak bisa sesuai dengan aturan. Analogi ini juga berlaku untuk fasilitas bersama lainnya. Efeknya, tentu saja makin banyak pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh mahasiswa. Minimnya fasilitas, rendahnya kompetensi pengasuh, dan adopsi gaya militer—yang bertujuan untuk menciptakan mahasiswa yang siap bersaing setelah lulus– inilah yang menjadi salah satu pemicu mengapa sistem pendidikan IPDN carut marut seperti ini. Kekerasan tampak legal dilakukan di setiap angkatan. Jalan keluarnya tentu saja tidak lantas memasang kamera CCTV sebanyak mungkin atau membubarkan sekolah ini. Ada hal fundamental yang sebenarnya harus diubah yakni konsep berpikir. Apa pentingnya jika seorang calon aparatur negara hormat setiap kali bertemu senior? Atau dimana letak urgensinya, kala kesalahan harus dibayar mahal dengan pukulan tidak mendidik di daerah dada. Sedangkan menggelar kompetisi kempo untuk praja—misalnya—jauh lebih berguna karena memberikan pelajaran tentang arti sportivitas yang sesungguhnya. Sekolah aparatur negara sebagai pelayan masyarakat harusnya bisa menyerap kondisi kekinian dan menjadikan hal itu sebagai input yang memberikan output positif kepada rakyat. Kondisi sosial budaya plus cakrawala informasi dan juga semangat kejujuran dalam mengelola aset negara harusnya menjadi salah satu titik perhatian daripada sekedar main pukul-pukulan layaknya pengecut.

Obrolan saya dengan mister X ini sebenarnya masih akan terus berlanjut, sebelum akhirnya terhenti karena sesuatu hal penting. Padahal masih ada satu pertanyaan yang menggelitik. Lantas wajah aparatur negara seperti apakah yang bisa diharapkan dari sistem pendidikan seperti ini???