Musim ajaran baru telah tiba (dirasakan juga oleh Salma Kirana yang memulai SD-nya sejak Senin lalu). Ada banyak keceriaan. Namun juga tak sedikit kesedihan. Apalagi kalau bukan soal biaya sekolah yang melambung tinggi. Jika dulu sekolah berbiaya boros menempel pada label sekolah swasta, kini ternyata merek itu sudah tak pandang bulu lagi. Mau sekolah negeri, swasta, SD, SMP, SMA semuanya menguras kantong.

Tempo hari saya mendapat aduan, tingginya besaran SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) sebuah SMU negeri di Semarang yang mencapai Rp 4 juta. Besaran ditentukan, cara pembayarannya pun ditetapkan. Dengan aneka penalti dan tenggat. Teman kantor juga ada beberapa yang anaknya masuk SD tahun ini pun tak kalah pusing dengan deretan 6 digit pembayaran. Belum lagi proses-proses berbelit. Saya lantas mikir. Bagaimana dengan nasib anak-anak dari kalangan tidak mampu. Jangankan berpikir memilih sekolah favorit atau berkualitas, sekadar mimpi untuk sekolah saja sudah mulai di intervensi. Masuk sekolah biasa dengan murid yang lumayan banyak, berarti harus merogoh kocek ekstra. Belum lagi kalau masuk daftar cadangan karena ukuran tebal kantong yang berbeda. Ada juga sekolah yang murah, pasalnya yayasannya sebentar lagi ambruk dan kekurangan murid.

Sulit sekali sekolah sekarang ini. Sekolah hanya milik orang yang punya banyak duit. Bagi yang miskin ya harus minggir dan nggak punya akses dengan fasilitas pendidikan kelas satu. Padahal otak anak-anak itu mungkin juga tak kalah dengan mereka yang serba berkelimpahan. Nah, kalo pendidikan adalah salah satu pintu menuju kesetaraan hak sebagai warga negara baik di bidang politik maupun sosial maka apakah orang miskin adalah orang yang secara kodrati termarjinalkan karena tertutup akses pendidikannya? Saya pikir tidak. Dimana letak salahnya? Itulah yang sedang saya cari-cari sekarang.

Saya lantas berpikir banyaknya program pemerintah yang akhirnya hanya berhenti pada jargon semata. Misalnya pendidikan wajib 9 tahun. Masyarakat dan khususnya tenaga pendidikan berkali-kali ditekankan pada program penting itu. Namun pintu menuju pendidikan wajib 9 tahun tidak dibuka seluas-luasnya. Atau pemberantasan buta huruf. Hanya sampai pada gertakan permberantasan saja, namun akses untuk memberantas justru makin sempit dan sulit bagi kaum tak berakses. Padahal bukankah justru kasus-kasus putus sekolah dan buta huruf lebih sering menjadi teman setia barisan satu ini. Menggugat pemerintah sebenarnya juga bukan pekerjaan mulia. Karena menggugat tanpa solusi juga sama aja bohong. Menggugat dan hanya berpangku tangan juga tidak bijak. Terlebih meng-kritik keras tapi yang di kritik ternyata sehari-harinya malah pake headphone. Alias membebalkan dan menulikan diri.

Jadi apa dong yang bisa dilakuin? Jadi orang tua asuh mungkin jadi solusi paling sederhana yang bisa dilakukan oleh kaum berpunya. Tengok tetangga kanan kiri, mungkin ada yang kesulitan sekolah. Atau justru ada sodara dekat yang lagi kesulitan biaya belajar. Mungkin lebih ada gunanya daripada ngomel nggak jelas kayak saya sekarang ini. *paragraf terakhir sekaligus pengingat buat yang nulis supaya ingat pada sekitar dan nggak asik sendiri hidup di dunia yang serba indah ini*

.…kenyataannya, komersialisasi pendidikan sudah memangkas hak politik dan sipil mereka yang miskin. Pilihan politik maupun sipil, dengan begitu hanya terbuka bagi mereka yang berkecukupan. Karena itu, perluasan lingkup kebebasan tidak sekedar berkisar seputar kebebasan demokratis, melainkan juga syarat-syarat aksentuasinya seperti fasilitas ekonomi, kesempatan sosial dan perlindungan sosial.
Adian, Donny Gahral. 2006. Demokrasi Kami. Koekoesan. Depok