Berita kematian Soeharto, sedikit banyak memberikan keuntungan kepada segelintir orang yang senang memperhatikan media. Bagaimana sebuah peristiwa besar yang sama namun diberitakan berbeda dalam rangka penyebaran opini publik. Ambil saja dua media televisi yang besar yakni SCTV dan RCTI.

SCTV dengan “arifnya” menonjolkan pemberitaan yang mengedepankan pesan perdamaian yakni dengan melupakan segala kesalahan Pak Harto yang dalam kurun 10 tahun belakangan ini kasus hukumnya tidak bisa ditangani secara tuntas. Untuk memperkuat misi ini, SCTV menggandeng beberapa tokoh “moderat” untuk mengomentari peristiwa kematian Pak Harto. Sebut saja, Amien Rais yang walaupun pengkritik setia Orba, beberapa waktu belakangan justru getol menyuarakan isu pengampunan kepada Pak Harto karena perangkat hukum Indonesia yang tidak tegas. SCTV kemudian juga menggandeng narasumber Emha Ainun Najib dengan pertimbangan bahwa ia—plus beberapa elit lain– adalah orang yang sempat dimintai pertimbangan ayah 6 anak itu di detik-detik sebelum lengser pada 1998 lalu. Emha memang kritis namun pendapatnya justru sangat “status quo” khas orang Jawa.

Menariknya, dalam beberapa reportase langsung sesaat setelah kematian Pak Harto, reporter Bayu Sutiyono, dengan semangatnya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memaafkan segala kesalahan presiden kedua RI ini. Terlepas apakah mengajak publik untuk memaafkan kesalahan Pak Harto adalah tindakan yang dibenarkan ato/tidak, namun kegiatan memberi maaf adalah aktivitas yang sangat amat pribadi dalam hubungan antar manusia. Saya kemudian mengecek beberapa paket liputan SCTV baik di liputan6 maupun liputan khusus ternyata tidak ada satupun yang membahas tentang perbedaan prosesi pemakaman Pak Harto dengan sang proklamator Bung Karno secara intens.

Oke kita beralih ke RCTI. Berita sesaat setelah kematian Pak Harto tidak banyak berbeda dengan tv-tv lain. Namun sehari setelahnya atau beberapa jam setelah pemakaman di Astana Giri Bangun, tampak benar perbedaan liputannya. Di paket khusus “Indonesia Pasca Soeharto”, RCTI menampilkan kesaksian salah satu dokter Bung Karno saat dirawat di RSPAD menjelang ajal. Dia menyampaikan dengan gamblang betapa buruknya fasilitas yang diterima Sang Putra Fajar itu. Bahkan dengan detail, ia menguraikan fasilitas apa saja yang diperoleh Bung Karno. Dari sekian perawatan yang diterima, hanya alat rekam jantung saja yang berkualitas nomor satu. Kegagalan fungsi ginjal yang seharusnya sejak awal sudah bisa diprediksi dan diberikan perawatan juga alpa ditindaklanjuti. Bahkan narasumber ini lupa namanya juga menceritakan bagaimana obat-obatan yang seharusnya di berikan justru tidak dikomsumsi Bung Karno, terbukti saat Bung Karno meninggal obat-obat itu masih utuh di dalam lemari. Serentetan fakta ini sudah berbicara sangat banyak tentang kontoversi pemakaman Pak Harto yang dilakukan demikian “agung” hingga melibatkan Presiden SBY, Wakil Presiden JK, para menteri, dan panglima AD, AU dan AL. RCTI juga melakukan wawancara langsung dengan pengamat komunikasi politik Effendi Gozali (UI) dan Prof. Kacung Marijan (Unair).

Tulisan ini tidak hendak mengungkit bagaimana perlakuan Bung Karno dan Pak Harto. Sudah banyak tulisan yang mengupas masalah ini, seperti yang diturunkan Jawa Pos tanggal 28-29 Januari. Ulasan ini hanya hendak memberikan gambaran betapa media sangat tidak bebas nilai namun sarat nilai. Media adalah sarana pertarungan ideologi yang ujung-ujungnya merujuk pada kepentingan politik dan ekonomi media itu sendiri. Hingga kini saya masih menelusuri siapa saja yang duduk di jajaran direksi RCTI dan SCTV. Belakangan–terutama saat Piala Dunia lalu–di SCTV ada nama Siti Hedijati (Titik). Sedangkan RCTI yang tergabung dalam Media Citra Nusantara, berdiri di bawah PT Bimantara Citra, tbk yang kalau tidak salah dimiliki oleh Bambang Trihatmojo. Namun saya tidak menemukan nama Bambang di jajaran direksinya. Jadi mengapa RCTI dan SCTV membingkai dua peristiwa tersebut dengan sangat berbeda?????? perlu penelusuran lebih lanjut.