Masih tentang kerusuhan Tibet yang semakin memakan banyak lakon untuk bergabung ikut serta…

Baru-baru ini pemerintah Tiongkok mengecam pemberitaan media-media asing yang meliput kerusuhan Tibet. Mereka mensinyalir apa yang diberitakan oleh media asing tersebut lebih banyak melenceng dari pada benarnya. Semuanya memojokkan pemerintah resmi dan mendukung perjuangan Tibet serta Dalai Lama (pemimpin spiritual Tibet, red.). Belum lagi klaim-klaim dukungan negara-negara tetangga yang juga menjadi konsumsi empuk para media untuk menempatkan pemerintah Tiongkok sebagai pihak yang salah dan sebaliknya demonstran Tibet sebagai kubu yang benar. Pihak pemerintah menuding awak media tidak lagi menjadi pemadam kerusuhan dengan memberitakan kebenaran namun justru menerapkan standar ganda yang menguntungkan sebagian pihak.

Puncak dari kejengkelan pemerintah Tiongkok terhadap media asing khususnya Amerika dan sekutunya tersebut adalah dengan mengunci Tibet dari akses penduduk asing. Baik yang dalam kapasitas sipil biasa seperti wisatawan juga yang berprofesi sebagai kuli tinta. Kantor-kantor berita dan wartawan asing seperti CNN dan AFP juga dibatasi. Bahkan kabarnya sambungan telepon mereka disadap oleh pemerintah setempat. Pasca beredarnya video-video amatir wisatawan yang menunjukkan campur tangan aparat keamanan Tiongkok dalam meredam massa, posisi pemerintah memang kian terjepit. Dengan menyumbat akses media asing, pemerintah berharap informasi yang diterima dunia internasional hanya berasal dari satu pintu sehingga spekulasi bisa diminimalisir.

Di satu sisi, keinginan pemerintah agar negara asing–melalui medianya– tidak ikut campur dalam urusan domestik negaranya memang patut diacungi jempol. Terlepas apakah ini adalah bentuk kekuasaan yang otoriter dan tertutup atau tidak namun, campur tangan asing memang seringkali kerap merugikan dari pada sebaliknya. Dalam sebuah konflik, media rentan digunakan untuk kepanjangan tangan kepentingan tertentu dan bukannya berdiri sebagai penengah. Atau dalam bahasa jurnalistik, mereka tidak mengembangkan jurnalisme damai namun justru jurnalisme perang. Konflik atau perang bagi sebagian orang adalah sebua bencana karena mendatangkan penderitaan dan semacamnya, namun di satu sisi, juga menguntungkan bagi yang ingin memanfaatkan kondisi ini.

Dalam banyak kasus, perang informasi yang terkadang dimenangkan oleh media yang menguasai pasar dan didukung dengan infrastruktur yang kuat membuat sekelompok orang berusaha untuk mengimbanginya. Coba tengok buku yang ditulis salah satu wartawan Metro TV Meutya Hafid, “168 Jam Dalam Sandera, Memoar Jurnalis Indonesia Yang Disandera di Irak” (Hikmah Memoar, 2007). Beberapa kali ia menuliskan bagaimana penyandera berusaha memberikan informasi yang mereka anggap benar–dan dipelintir oleh media asing– dengan mempublikasikan video-video amatir di televisi yang mau mensuport perjuangan mereka. Atau baca saja, buku “Luka Aceh, Duka Pers” (Kippas, 2002) yang menceritakan betapa media tidak membuat konflik dan perang jadi selesai namun sebaliknya.

Maka, satu-satunya pilihan yang cukup waras, adalah kembalikan pers pada rel-nya yang berpihak pada kebenaran universal dan bukan pada kebenaran individu/golongan…