Dear, Pak Andi Mattalata…….

Ada yang menggelitik di salah berita Jawa Pos edisi 24 Juni halaman 2. Berita berjudul “Jagonya Keok, Golkar Tak Risau, Kekalahan di Pilgub Jateng Tak Berpengaruh pada Pemilu 2009” memuat beberapa statemen anda sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (BAPPILU) DPP Partai Golkar mengenai kekalahan pasangan Bambang Sadono-M. Adnan di (Partai Golkar) pilgub Jateng ini. Anda yang juga Menteri Hukum dan HAM RI mengomentari kekalahan Golkar yang disinyalir karena tim pemenangan di daerah terlalu mengandalkan KPUD dalam mensosialisasikan pilkada.

Tapi bukan statemen itu yang aneh. Di tubuh berita, anda mengomentari tingginya angka golput di Jateng sebagai berikut;

….Terkait tingginya angka golput pada pilkada Jateng, ketua DPP Partai Golkar itu menilai, itu menjadi kultur masyarakat Indonesia. Pencoblosan dilakukan pada hari libur dianggap tidak tepat. “Kalau libur, ya buat libur. Makanya, harus dipahami kultur masyarakat itu,” jelasnya……….

Oh alangkah dangkalnya analisa anda terkait tingginya angka golput. Kisaran prosentase golput alias orang yang tidak memilih di seluruh–35 kabupaten/kota–Jateng sekitar 40 persen (ada beberapa survei yang mencatat 45 persen). Bahkan di kabupaten Demak, prosentase partisipasi hanya 25 persen. Masyarakat Demak memilih untuk beraktifitas di sawah dan ladang untuk memanen padi. Beberapa TPS bahkan tingkat partisipasnya tidak mencapai 50 persen (lihat Jawa Pos Radar Semarang, 22 Juni 2008, “Partisipasi di Demak Hanya 25 Persen, Tiga TPS Terpaksa Disatukan untuk Pengiritan”).

Golput dalam tataran pemilu, tidak hanya berarti pemilih yang tidak datang ke TPS. Tetapi juga, pertama, menusuk lebih dari satu partai (dalam hal ini pasangan calon). Kedua, menusuk bagian putih dari kartu suara (dalam hal ini, menusuk di tempat luar area yang diharuskan). Kemarin, secara tidak sengaja saat di warnet dekat kampus, saya bertemu dengan salah satu pewarta televisi nasional. Setelah basa-basi sebentar, saya lantas menanyakan masalah golput di pilgub ini. Ternyata benar, angka golput yang tinggi tidak hanya terkait pemilih yang tidak datang, namun juga suara yang tidak sah. Misalnya dengan mencoblos semua gambar pasangan calon dengan aneka bentuk. Memanjang, melingkar, segitiga dan sebagainya. Tujuan mereka jelas, dari pada mengecewakan petugas setempat yang sudah memberikan undangan ke TPS, mereka tetap datang namun tidak memberikan suara sah.

Dalam tataran berdemokrasi, terlalu sederhana jika golput hanya dikaitkan dengan waktu pencoblosan yang dilakukan pada hari libur. Golput adalah bentuk kekecewaan dan protes masyarakat terhadap proses dan perilaku politik dalam sebuah sistem. Beberapa ahli politik bahkan menyebut golput sebagai “mata pedang demokrasi”. Dari perspektif pelakunya golput bertujuan mendelegitimasi pemilu yang diselenggarakan pemerintah, sedangkan dari perspektif demokrasi justru memberikan legitimasi terhadap demokrasi yang berlangsung dimana itu membuktikan bahwa pemerintah telah memberikan ruang aspirasi bagi kepentingan kelompok ekstra parlementer (2003:149).

Golput adalah sebuah identifikasi bagi mereka yang tidak puas dengan keadaan dan aturan main demokrasi yang diinjak-injak oleh partai politik dan pemerintah demi memenangkan pemilu dengan menggunakan aparat negara dengan cara di luar batas aturan main demokrasi. Keberadaan golput mengindikasikan bahwa proses politik yang sedang berlangsung tidak benar. Kendati tidak memiliki kekuatan politik, golput melakukan gerakannya dengan diam. Karena itu golput lebih dekat sebagai gerakan moral ketimbang politik, dan lebih bersifat kultural daripada struktural. (2003:150)

Lantas, jika golput hanya semata-mata dikaitkan dengan coblosan yang dilakukan hari libur, maka ini sebuah warning bagi rakyat. Artinya, parpol tidak lagi punya mata dan telinga. Parpol tidak lagi bisa mendengar dan melihat. Atau mungkin dengan sengaja menutupi panca indra alias berlagak bebal.

Rakyat kini merasa tidak terkoneksi dengan aneka proses politik yang sedang terjadi. Makin apatis. Mereka merasa tetap bisa hidup dengan aneka kreatifitas dan perjuangan hidup sendiri tanpa melalui proses sarat politik uang yang dilakukan oleh parpol. Petani di Demak memilih ke sawah daripada ke TPS. Artinya, sawah menjadi tempat yang lebih menjanjikan ketimbang TPS. Bertani lebih dipercaya sebagai jembatan untuk meningkatkan taraf hidup ketimbang pemilu.

Jadi, alangkah naifnya anda, yang terhormat Pak Andi Mattalata…ini salah satu bentuk protes, bukan liburan!!!!!

Salam

-senja- :)

 

*Beberapa kutipan tentang esensi golput dari J. Prihatmoko, Joko, Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi, Semarang:LP2I Press, hal. 149-151.

*Baca juga  “Golput capai 45 persen, KPUD Lepas Tangan” dan “Jagonya Keok, Golkar Tak Risau, Kekalahan di Pilgub Jateng Tak Berpengaruh pada Pemilu 2009″ di sini