OnlySenja

Harian Jawa Pos (19/9/2008) menurunkan berita berjudul “Kalla: Kekerasan Bergantung 10 Kelompok Media” (hal.16). Berita itu berisi statemen Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa kondisi masyarakat Indonesia bergantung pada 45 penguasa informasi. Mereka adalah 15 pengamat ekonomi, 20 pengamat sosial-politik dan 10 pemilik kelompok media massa. Ke-45 orang itulah, menurut Kalla, yang menentukan opini yang berkembang di masyarakat, yang pada gilirannya menentukan arah kebijakan pemerintah.

Di bagian lain berita ini, Kalla mencontohkan tentang budaya kekerasan. Menurutnya, budaya kekerasan sebenarnya tidak disukai masyarakat. Masyarakat pada awalnya antipati dengan tindak kekerasan, demonstrasi, pemogokan dan kriminalitas brutal. Namun, sejak kekerasan dieksploitasi oleh media massa, terutama media elektronik, budaya kekerasan kini lazim terjadi di masyarakat. “Dulu mana ada pencuri dibakar, paling diarak keliling kampung dan digebuki. Sekarang pencuri sandal pun bisa dibakar karena orang biasa melihat itu di televisi,” katanya.

Tanpa sadar–mungkin– dalam hal ini Kalla sebenarnya telah meminjam salah satu teori komunikasi massa yang sudah tidak banyak digunakan lagi oleh para pemerhati media. Teori kultivasi mempercayai bahwa apa yang disuguhkan media, khususnya televisi, mengajari sesuatu kepada penonton, baik itu negatif maupun positif. Penonton lantas menyakini dan melakukan seperti apa yang diajarkan media elektronik. Teori ini kemudian banyak ditinggalkan oleh pelaku dan pemerhati media karena dianggap terlalu menyederhanakan masalah. Kedua, teori ini menganggap penonton adalah mahkluk yang pasif seperti layaknya robot, sehingga menerima “perintah” apapun yang dikirimkan oleh media. Padahal, kenyataannya, penonton mempunyai filter dan bingkai dalam menerima setiap pesan. Teori ini juga melupakan proses feedback dua arah yang ada dalam proses komunikasi.

Selanjutnya, tesis yang diajukan Kalla juga mereduksi kondisi sosial dan politik yang ada di sekeliling konsumen media. Tanpa bermaksud membela media, namun kekuatan media tidaklah se-powerfull yang dianggap selama ini. Media dalam hal ini, mungkin hanya memberikan inspirasi tentang jenis kekerasan atau pembangkangan. Namun kondisi sosial dan politiklah yang memberikan sumbangan terbesar terhadap alasan mengapa terjadi kekerasan di masyarakat. Mengapa seorang pencuri ayam atau sandal digebuki massa terlebih dahulu sebelum akhirnya dibawa ke aparat berwajib? karena aparat berwajib sebagai sebuah sistem yang seharusnya bisa menghandle masalah ini tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Sehingga fungsi tersebut diambil alih oleh sistem lain yang dirasa lebih responsif dan mampu. Nah, kemudian formulasi kekerasannya memang termodifikasi sedemikian rupa diperngaruhi oleh blow up dari media massa.

Bicara mengenai kekerasan dalam kaitannya dengan media, Kalla seharusnya bisa mengkaji lebih dalam. Bahwa kekerasan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat–dengan tujuan yang beragam– namun juga dilakukan oleh media. Media kerap kali melakukan kekerasan simbolik melalui produknya. Kekerasan ini bisa jadi dilakukan oleh media itu sendiri atau karena media dijadikan kaki tangan penguasa untuk melakukan kekerasan melalui pendekatan bahasa dan visual.

Kasus yang paling pas untuk dijadikan contoh adalah kekerasan simbolik media sebagai kaki tangan penguasa dalam meliput kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo. Media-media yang dimiliki Grup Bakrie yang notabene adalah Menkokesra Aburizal Bakrie sekaligus pemilik PT Lapindo Brantas sekaligus orang terkaya itu menggunakan kata “lumpur Sidoarjo” bukan “lumpur Lapindo”. Silahkan cek..ANTV tidak pernah menggunakan kata-kata “lumpur Lapindo”. Hal ini adalah bentuk kekerasan media yang menjadi antek pemerintah untuk memerangi para korban bencana dan konsumen media pada umumnya. Dengan menyebut “lumpur Sidoarjo” maka esensi kasus ini menjadi berubah. Kelalaian perusahaan dirubah menjadi bencana alam. Inilah bentuk kekerasan yang akan lebih sering dilakukan oleh media-media yang sudah berkongsi dan berkonglomerasi dengan pemodal sekaligus penguasa. Yang dirugikan adalah kaum marjinal yang tidak mempunyai akses kepada media.

Di masa Orde Baru, banyak ditemukan kasus dimana media menjadi kaki tangan pemerintah untuk melakukan kekerasan simbolik terhadap masyarakat melalui aneka pilihan kata/diksi serta simbolisasi-simbolisasi yang digunakan untuk menyokong program pemerintah.

Sedangkan kekerasan simbolik yang dilakukan oleh media, misalnya penyebutan “jagal/pembunuh berdarah dingin/dll” untuk tersangka Ryan yang diduga menjadi pembunuh 11 orang tersebut. Media tidak berhak menjadi hakim bagi Ryan. Apalagi, kendati pemeriksaan kepolisian untuk sementara menetapkan Ryan sebagai tersangka, namun belum ada keputusan hukum tetap. Bahkan, Kemat dan Devid yang sudah ditetapkan sebagai pembunuh Asrori alias Aldo saja ternyata putusannya dipertanyakan karena terdapat salah identifikasi korban, lantas bagaimana dengan Ryan yang belum sekalipun mencicipi persidangan.

Jadi Bapak Jusuf Kalla, mana yang lebih tepat, kekerasan yang disebabkan media atau kekerasan oleh media???

8 Comments »

Dalam acara The Candidate (MetroTV edisi 21 Agustus 2008) Pengamat Politik Fachry Ali bertanya kepada Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir terkait dengan kondisi media saat ini. Fachry mengatakan bahwa kondisi media sekarang sudah banyak berubah dengan beberapa tahun lalu. Kini, tambahnya, media tidak lagi dimiliki oleh orang-orang yang memang bergerak di bidang media, namun oleh para pemodal-pemodal. Dalam tataran demokrasi, Fachry mengatakan bahwa jika nantinya Soetrisno menjadi presiden maka ada dua tantangan besar yang harus ditundukkan yakni bagaimana menghandle partai politik (dalam konteks oposisi, tentu saja) dan media sebagai kekuatan besar di tanah air.

Tidak penting bagaimana jawaban Soetrisno terhadap pertanyaan tersebut. Karena seperti yang sudah-sudah jawaban bukan pada subtasinya. Yang justru cukup krusial (setidaknya oleh saya) adalah bahwa pertanyaan ini lebih mengarah pada “bagaimana bertransaksi dengan para pemodal media sehingga akhirnya bisa menang dan menguasai opini publik dalam konteks komunikasi politik”. Hal ini tentu saja memprihatinkan karena dalam proses transaksi, akan terjadi tawar menawar “harga” untuk menentukan posisi sub dan super. Media kini tidak lebih daripada bursa jual beli realitas. Realitas semu manakah dari sekian banyak realitas yang sudah dikonstruksikan yang bakal menjadi realitas final untuk disajikan kepada khalayak. Realitas final-nya tentu saja yang paling banyak menghasilkan profit. Profit bagi siapa? Profit bagi yang berhasil memegang posisi super. Nah, anda bisa bayangkan bagaimana carut marutnya kondisi media saat ini.

Salah satu teori media, yakni teori konstruksionis, berita sebagai produk media memang tidak lebih sebagai konstruksi dari “fakta” di lapangan, bukan refleksi. Artinya, berita yang oleh khalayak baca setiap harinya bukanlah apa yang terjadi sungguh-sungguh di luar sana. Konstruksi mengandung arti bahwa bagaimana isi sebuah produk berita sangat bergantung dari bagaimana fakta tersebut dilihat dan dibingkai oleh pewarta atau institusi media. Nah, bagaimana institusi media bekerja dalam mengkonstruksikan berita tentu saja dipengaruhi oleh serangkaian faktor baik internal maupun eksternal. Dalam sebuah contoh kecil, setiap orang tentu punya pandangan yang berbeda tentang sebuah peristiwa. Misalnya, saya melihat bahwa pembalakan hutan adalah sebuah tindakan melanggar hukum. Opini saya tersebut hadir karena sejak kecil saya hidup di perkampungan pinggir hutan, sehingga saya berinteraksi dengan realitas sosial bahwa hutan adalah sebuah kekayaan alam yang patut dilindungi. Bagi orang lain, mungkin pembalakan hutan adalah sebuah resiko yang wajar karena merupakan salah satu sumber bagi pemasukan negara.

Dalam mekanisme konstruksi berita, proses yang terjadi lebih kompleks dari contoh tersebut. Karena setiap orang (dalam institusi media) sepanjang hidupnya berinteraksi dengan kondisi sosial dan kemudian mempunyai nilai-nilai yang dia pegang. Nilai-nilai tersebut akan berinteraksi dengan kondisi sosial, politik dan ekonomi dimana media tersebut beroperasi. Sekumpulan nilai tersebut lantas termanifestasikan ke dalam poltik redaksional media. Bisa dibayangkan seberapa banyak interaksi yang terjadi dalam sekali proses produksi berita. Proses interaksi dalam proses konstruksi realitas inilah yang memungkinkan adanya reduksi serangkaian fakta hingga akhirnya menjadi “fakta” yang hadir dalam setiap lembar surat kabar yang kita baca sehari-hari.

Maka apa yang dikatakan Fachry adalah sebuah keniscayaan bahwa karena dikuasai oleh para pemodal maka wajah isi media kita juga bergambar kurang lebih seperti itu juga. Hal ini lebih jauh diterangkan oleh teori-teori media lainnya.

6 Comments »