OnlySenja

Acara Di Ambang Batas (DAB) Metro TV adalah salah satu acara favorit saya. Program ini mengulas masalah narkoba di Indonesia, baik dari segi pecandu, peredaran dan penanganannya. DAB edisi 1 Mei 2008 kemarin membicarakan korelasi antara pecandu narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian dihubungkan dengan UU KDRT. Dalam narasinya, dikatakan bahwa peningkatan jumlah pecandu narkoba sejak 2005 sampai 2007 ternyata berbanding lurus dengan jumlah kasus KDRT di rentang tahun yang sama. Kendati tidak ada penelitian khusus tentang hubungan dua data signifikan tersebut, namun tim DAB meyakini bahwa dalam beberapa kasus KDRT, suami yang kecanduan seringkali bertindak di luar batas terhadap istri dan anak. Tindakan itu bisa berupa kekerasan fisik maupun psikologis.

Tim DAB juga meminta komentar dari pakar dan dokter. Keduanya mengamini bahwa pecandu narkoba termasuk peminum minuman keras cenderung lepas kontrol dan berpeluang besar untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan lantas menjadi pihak yang dirugikan. Mereka juga sepakat, bahwa kekerasan yang dimaksud di sini bukan hanya kekerasan yang bersifat fisik, namun juga psikis. Kekerasan psikis ini justru memiliki dampak yang lebih parah daripada fisik sehingga waktu penyembuhannya juga cukup lama. Selain wawancara dengan pakar, DAB juga meminta komentar dari pengurus LBH yang concern terhadap masalah wanita. Pihak LBH pun memberikan pengakuan yang tidak beda jauh dengan dua narasumber terdahulu.

Seperti juga tayangan-tayangan DAB edisi sebelumnya, edisi kali ini juga dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi yang diperankan oleh model. Ilustrasinya menggambarkan bagaimana suami yang kecanduan narkoba menjadi kasar serta sensitif sehingga gampang marah. Tak jarang si suami ini menampar bahkan memukul si istri. Si anak juga menjadi korban perilaku sang ayah. Ujung-ujungnya, si istri pun memilih untuk meninggalkan si suami karena sudah tak tahan dengan tabiatnya. Juga dilengkapi dengan testimoni seorang pria mantan pecandu yang mempunyai cerita hidup tak beda jauh dengan ilustrasi tersebut.

Sekilas tidak ada yang salah dengan tayangan DAB edisi ini. Tapi bagi saya, ada ganjalan yang cukup membuat saya terusik. Semua fakta yang dimunculkan dalam tayangan ini semata-mata digunakan untuk merujuk pada pelaku pecandu dan kekerasan rumah tangga adalah seorang pria dan korban nya adalah seorang wanita.

Untuk merujuk pada fakta ini, DAB melakukan pekerjaan yang cukup sistematis:

1. Narasumber berkomentar dengan satu definisi bahwa pelaku KDRT adalah laki-laki dan korban adalah perempuan. Pencandu adalah laki-laki, dan perempuan ada di sisi sebaliknya.

2. Data statistik yang diungkapkan mengacu bahwa pada kasus-kasus KDRT, perempuanlah yang menjadi korban.

3. Ilustrasi menunjukkan bahwa suami-lah yang berada di posisi salah, dan istri menjadi tokoh protagonis alias benar dan pantas dibela.

Padahal, (terlepas saya setuju atau tidak dengan UU KDRT),

1. Dalam UU tidak dijelaskan secara gamblang apakah pelaku KDRT didefinisikan sebagai laki-laki dan korban adalah perempuan. Bisa di cek dalam pasal 1 (1) UU KDRT tentang definisi kekerasan dalam rumah tangga tidak disebutkan apakah pelaku adalah laki-laki dan wanita adalah korban, kendati memang disebutkan kebanyakan korban adalah wanita.

2. Definisi korban dalam undang-undang tersebut adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (pasal 1 ayat 3). Tidak ada definisi yang merujuk pada laki-laki dan perempuan.

3. Pasal 5 UU tersebut menyebutkan bahwa pelarangan kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pasal ini memperjelas bahwa tidak hanya kekerasan fisik yang menjadi elemen kekerasan. Sehingga lebih jauh lagi, perempuan pun punya peluang terbuka untuk melakukan kekerasan, misalnya kekerasan psikis.

4. DAB juga tidak berusaha mencari data berapa jumlah pencadu wanita yang kemudian bisa dikorelasikan dengan peluang terjadinya penelantaran rumah tangga.

Jadi, jika UU KDRT menjadi landasan berpikir untuk mengungkap korelasi tingginya jumlah pencandu narkoba dengan wanita sebagai korban kekerasan rumah tangga, menurut saya DAB kurang arif. Ada fakta-fakta lain yang ditinggalkan dan bahkan saling bertentangan. Usaha “membela” wanita yang membabi-buta itu, bagi saya justru menjadi proses pembodohan yang cukup signifikan.

21 Comments »

Minggu lalu, Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Semarang bekerjasama dengan kampus saya mengadakan seminar tentang “TV Lokal, Kritik dan Prospeknya di Masa Depan”. Ada beberapa pembicara dalam seminar ini. Ada direktur TV lokal Semarang, Perwakilan AJI Semarang, KPID Semarang dan dosen jurusan Ilmu Politik yang fasih ngomongin tentang perkembangan TV lokal di negara-negara lain (:p).

Dari beberapa omongan di seminar ini, ada beberapa hal yang seharusnya bisa dipecahkan, khususnya tentang kehidupan TV lokal yang “hidup enggan mati tak mau”. Mereka ini dipaksa untuk “berhadapan” dengan media nasional yang sudah sangat besar dan ditambah konglomerasi media yang membuat TV Indonesia sebenarnya hanya dikuasai oleh beberapa pemilik modal saja. Misalnya MNC yang memegang Global TV, RCTI dan TPI dan banyak lagi.

Kedua, adanya fakta atau mungkin fenomena bahwa jika selama ini media cetak lokal berburu pembaca daerah dengan mencetak edisi khusus daerah, misal Kompas Jateng DIY, Jawa Pos Radar Semarang dengan alasan proximity (kedekatan), maka sebaliknya TV-TV lokal. Proximity tidak lagi menjadi senjata ampuh untuk menggaet pemirsa dan pengiklan karena ternyata penonton lebih ingin tahu apa yang terjadi di luar kehidupan sehari-sehari kita. Misalnya, lebih memilih nonton American Idol ketimbang campur sari atau wayang.

Ketiga, pengelola TV lokal mengaku bahwa budget produksi mereka memang tidak besar. Bahkan untuk lighting saja, mereka harus ngirit sehingga maklum jika tampilan di layar TV tidak sebagus acara-acara TV nasional. Lebih ironis lagi, hal ini mempengaruhi keindahan gambar, karena tidak bisa secerah acara-acara yang ada di RCTI atau SCTV.

Selain kualitas konten yang belum bisa disejajarkan dengan beberapa TV nasional, kualitas tampilan inilah yang membuat TV lokal ngos-ngosan mengejar eksistensi di jagat media elektronik. Seperti yang kita tahu, salah satu kelebihan media elektronik adalah keindahan visual yang bisa dinikmati oleh penontonnya.

Bisa jadi ini benar..

Semalam, sambil menunggu serial kesayangan “Smallville” tayang, saya memencet channel TV secara acak. Saya berhenti di sebuah acara kontes nyanyi dangdut di TPI. KDI ya??? yap. Kenapa saya tertarik? Ada salah satu penyanyi yang saat itu berbicara dengan sangat medok khas Jawa Timur. Dia mengaku berasal dari Nganjuk Jatim. Sebuah kabupaten kecil yang tidak lain adalah kampung halaman saya. wakakaka. Dengan lugu (entah lugu alami atau dibuat-buat), si penyanyi ini mengatakan bahwa tidak pandai berbahasa Indonesia karena sangat terbiasa berbahasa Jawa. Alhasil selama acara dia berselang-seling dengan menggunakan bahasa Jawa dan Indonesia. Sempat menyanyikan beberapa lagu campur sari yang menjadi lagu wajib para pengamen di terminal Solo. Tapi adegan ini, jujur membuat saya, seakan-akan terkoneksi dengan rumah. Seperti dibawa kembali ke dalam masa kecil di kampung. Seperti sedang bermain-main di halaman rumah, ato ngopi di teras belakang. Secara visual, mata saya juga dimanjakan dengan desain panggung yang bagus tidak berlebihan dan gambar yang cemerlang.

Sebenarnya fungsi “mendekatkan” inilah yang dulunya digembar-gemborkan sebagai kelebihan yang bakal dimiliki oleh TV lokal. Tapi jika ternyata fungsi ini sudah bisa diambil alih oleh TV nasional, lantas dimana tempat TV lokal berada????

12 Comments »

Sebuah produk tentunya tidak hanya mementingkan keindahan bungkus semata untuk menarik perhatian pembeli. Tampilan memang penting tapi kualitas isi juga tak boleh di lupakan.

Ehmmm…di saat media sedang berlomba-lomba untuk menampilkan “wajah” yang makin menarik, entah itu berupa ukuran halaman yang kini hanya 7-8 kolom, layout enak dilihat dan foto yang indah, kadang isi berita jadi prioritas nomor sekian. Apalagi jika media menjadi entitas bisnis dan bukan lembaga sosial yang jauh dari kepentingan uang semata. Hal ini, kemudian juga mempengaruhi perangai sebagian pekerja media yang lebih mementingkan berita yang laku dijual daripada berita yang mendidik dan bisa menjadi sarana kontrol sosial. Dilema semacam ini memang kerap terjadi, karena sebagai perusahaan yang profit oriented laba tetap harus dihitung…padahal bisnis media tidak semata-mata profit dan profit saja..

Kritik membangun tentang kinerja media dalam negeri, terutama terkait dengan ketajaman dalam membedah masalah disampaikan dengan amat lugas oleh Menkes RI Siti Fadilah Supari. Dalam buku “Saatnya Dunia Berubah” beberapa kali ia mengkritik media yang ternyata lebih suka melihat fenomena flu burung dari sisi hebohnya sehingga mudah termakan isu miring yang jauh dari esensi kasus itu sendiri. Continue Reading »

15 Comments »

Pemilu Malaysia memang sudah berlalu lebih dari beberapa pekan yang lalu. Namun masih tetap diperbincangkan karena hasilnya yang di luar dugaan. Ya, setelah bertahun-tahun Barisan Nasional (BN) memegang dominasi di Malaysia dan menang telak di beberapa negara bagian, mereka akhirnya tidak lagi digdaya. Dan bahkan mengalami penurunan suara cukup signifikan di basis-basis/kantong massa seperti Selangor.

Konon hal ini memicu kisruh internal di BN, karena lambat laun oposisi dikhawatirkan memegang kendali di negeri tetangga Indonesia tersebut. Dan beberapa waktu yang lalu, seperti yang dikutip Jawa Pos, Abdulah Badawi (Pak Lah) mengakui beberapa kesalahan yang telah BN lakukan. Kesalahan ini disinyalir menjadi penghambat kemenangan BN, sekaligus angin segar untuk oposisi. Pak Lah mengatakan partainya tidak jeli melakukan kampanye menjelang pemilu. Kampanye yang mereka lakukan hanya di media mainstream Malaysia. Sebaliknya para oposisi yang sebelumnya tidak diperhitungkan kekuatannya ternyata getol berkampanye via media lain yang relatif lebih bebas sensor yakni internet.

Malaysia memang belum mengecap kebebasan pers seperti di Indonesia. Pemerintah Malaysia mengendalikan langsung media untuk mendukung kepentingan negara (pemerintah) termasuk dalam membentuk opini publik. Maka tak heran konflik perebutan item-item kebudayaan Indonesia-Malaysia beberapa waktu lalu tak pernah muncul di media. Sehingga perang opini justru marak di internet khususnya blog. Anwar Ibrahim yang belakangan menjadi ikon kelompok oposisi Malaysia saat diwawancarai Andy F. Noya dalam Kick Andy Metro TV menyatakan bahwa pihaknya merasa kesulitan untuk menyampaikan kebenaran melalui media. Jalan satu-satunya adalah dengan menyebarkan informasi melalui internet, misalnya blog. Beberapa gambar penyiksaannya di penjara juga disebarluaskan melalui media ini.

Ternyata, perkataan Anwar ini bukanlah isapan jempol semata. Pak Lah jujur mengakui bahwa mereka sama sekali tidak berkampanye melalui internet. Sebaliknya, oposisi cukup cakap melihat celah ini. Tak bisa menguasai media mainstream mereka pun banting stir ke internet. Merosotnya suara BN memang tidak semata-mata karena hal ini, namun juga dipengaruhi karena merosotnya pamor pemerintahan Pak Lah semenjak menggantikan Mahathir Muhammad.

Jika kampanye dianalogikan dengan kegiatan ber-iklan kepada khalayak agar produknya dibeli oleh banyak orang atau minimal dikenal secara luas, maka mungkin analisi Pak Lah ada benarnya. Dalam strategi komunikasi pemasaran, produk dikenalkan kepada masyarakat melalui berbagai macam cara. Tujuannya, tentu saja agar semua khalayak bisa mengetahui. Ada komunikasi above-the-line (ATL) dan ada pula bellow-the-line (BTL). Above-the-line identik dengan komunikasi melalui media massa. Sedangkan bellow-the-line adalah strategi untuk mendukung ATL, sifatnya lebih personal dan cepat. Komunikasi melalui blog seperti yang dilakukan Anwar memang diyakini bisa menjangkau publik dengan lebih dekat, feedback lebih intens. Berbeda jika hanya menggunakan media massa karena ada jarak yang begitu luas antara pengirim pesan dengan penerima.

Yang lantas menarik untuk dilihat adalah apakah strategi komunikasi seperti ini juga akan menjadi tren kampanye para capres pada pemilu 2009 mendatang?? akankah tim-tim kampanye menjadikan internet sebagai sarana untuk menjangkau khalayak yang tidak terjangkau?? pantas untuk ditunggu

16 Comments »

Masih tentang kerusuhan Tibet yang semakin memakan banyak lakon untuk bergabung ikut serta…

Baru-baru ini pemerintah Tiongkok mengecam pemberitaan media-media asing yang meliput kerusuhan Tibet. Mereka mensinyalir apa yang diberitakan oleh media asing tersebut lebih banyak melenceng dari pada benarnya. Semuanya memojokkan pemerintah resmi dan mendukung perjuangan Tibet serta Dalai Lama (pemimpin spiritual Tibet, red.). Belum lagi klaim-klaim dukungan negara-negara tetangga yang juga menjadi konsumsi empuk para media untuk menempatkan pemerintah Tiongkok sebagai pihak yang salah dan sebaliknya demonstran Tibet sebagai kubu yang benar. Pihak pemerintah menuding awak media tidak lagi menjadi pemadam kerusuhan dengan memberitakan kebenaran namun justru menerapkan standar ganda yang menguntungkan sebagian pihak.

Puncak dari kejengkelan pemerintah Tiongkok terhadap media asing khususnya Amerika dan sekutunya tersebut adalah dengan mengunci Tibet dari akses penduduk asing. Baik yang dalam kapasitas sipil biasa seperti wisatawan juga yang berprofesi sebagai kuli tinta. Kantor-kantor berita dan wartawan asing seperti CNN dan AFP juga dibatasi. Bahkan kabarnya sambungan telepon mereka disadap oleh pemerintah setempat. Pasca beredarnya video-video amatir wisatawan yang menunjukkan campur tangan aparat keamanan Tiongkok dalam meredam massa, posisi pemerintah memang kian terjepit. Dengan menyumbat akses media asing, pemerintah berharap informasi yang diterima dunia internasional hanya berasal dari satu pintu sehingga spekulasi bisa diminimalisir.

Di satu sisi, keinginan pemerintah agar negara asing–melalui medianya– tidak ikut campur dalam urusan domestik negaranya memang patut diacungi jempol. Terlepas apakah ini adalah bentuk kekuasaan yang otoriter dan tertutup atau tidak namun, campur tangan asing memang seringkali kerap merugikan dari pada sebaliknya. Dalam sebuah konflik, media rentan digunakan untuk kepanjangan tangan kepentingan tertentu dan bukannya berdiri sebagai penengah. Atau dalam bahasa jurnalistik, mereka tidak mengembangkan jurnalisme damai namun justru jurnalisme perang. Konflik atau perang bagi sebagian orang adalah sebua bencana karena mendatangkan penderitaan dan semacamnya, namun di satu sisi, juga menguntungkan bagi yang ingin memanfaatkan kondisi ini.

Dalam banyak kasus, perang informasi yang terkadang dimenangkan oleh media yang menguasai pasar dan didukung dengan infrastruktur yang kuat membuat sekelompok orang berusaha untuk mengimbanginya. Coba tengok buku yang ditulis salah satu wartawan Metro TV Meutya Hafid, “168 Jam Dalam Sandera, Memoar Jurnalis Indonesia Yang Disandera di Irak” (Hikmah Memoar, 2007). Beberapa kali ia menuliskan bagaimana penyandera berusaha memberikan informasi yang mereka anggap benar–dan dipelintir oleh media asing– dengan mempublikasikan video-video amatir di televisi yang mau mensuport perjuangan mereka. Atau baca saja, buku “Luka Aceh, Duka Pers” (Kippas, 2002) yang menceritakan betapa media tidak membuat konflik dan perang jadi selesai namun sebaliknya.

Maka, satu-satunya pilihan yang cukup waras, adalah kembalikan pers pada rel-nya yang berpihak pada kebenaran universal dan bukan pada kebenaran individu/golongan…

15 Comments »

Krisis Tibet menjadi perhatian dunia akhir-akhir ini. Selain karena kawasan yang disebut-sebut sebagai atap dunia ini terkenal dengan kedamainan dan ketentramannya tiba-tiba porak poranda, juga karena kesimpangsiuran informasi mengenai korban jiwa dalam kerusuhan lokal tersebut. Pihak Tibet mensinyalir bahwa korban berkisar pada angka ratusan, apalagi saat demonstrasi terjadi, pihak keamanan Tiongkok begitu represif sehingga keadaan justru menjadi sangat destruktif. Di lain sisi, pemerintah Tiongkok menolak angka tersebut. Mereka mengatakan bahwa tidak ada satupun pihak keamanan Tiongkok yang mengamankan aksi “brutal” tersebut. Korbanpun hanya puluhan bukan ratusan seperti yang dilansir kubu pemerintahan Tibet. Belakangan ada publikasi dari video amatir seorang turis yang memperlihatkan bahwa saat demonstrasi pihak keamanan Tiongkok ikut meredam aksi itu. Sehingga untuk sementara klaim pemerintah Tiongkok terbantahkan.

Konflik Tibet, saya yakini bukan hanya pada masalah tuntutan otonomi luas–jika tidak bisa disebut kemerdekaan– yang mereka minta kepada pemerintah Tiongkok. Namun juga masalah antar etnis yang saling ingin menggulingkan dominasi. Masalah-masalah yang terkait dengan isu primordial seperti ini memang kerap terjadi dimana dalam satu wilayah tidak hanya dihuni oleh satu suku/kultur saja. Apalagi jika jumlah masing-masing suku tidak terpaut begitu jauh sehingga tingkat heterogenitasnya tinggi.

Di luar itu semua, pemerintah Tiongkok memang patut was-was dengan krisis ini. Bagaimana tidak, tahun ini mereka harus menggelar even olahraga terbesar sejagat, yakni Olympiade Beijing 2008. Pesta olahraga yang tidak hanya bisa menunjukkan kekuatan di bidang olahraga saja, tapi juga untuk pemberdayaan ekonomi. Di saat persiapan matang sudah sampai tahap akhir, media menyebarluaskan berbagai gambar tentang krisis Tibet. Bahkan beritanya mengalahkan hiruk pikuk persiapan Olympiade itu sendiri. Alhasil, pihak-pihak yang kontra dengan Tiongkok ramai-ramai memboikot event itu. Beberapa artis pendukung dan atlet kenamaan, kabarnya memang sepakat untuk tidak hadir di Beijing jika kekerasan di Tibet masih terjadi. Panitia Olympiade konon kebingungan karena tanpa nama-nama terkenal yang rencananya ambil bagian, even besar ini jadi kehilangan daya tarik.

Jika media intens untuk memberitakan masalah ini bukan tidak mungkin Olympiade kali ini bakal sepi penonton dan peserta. Mungkin juga ini bakal menjadi sejarah penerus dimana even olahraga bisa menjadi ajang protes untuk sebuah kekacauan yang memakan banyak korban jiwa. Ahhhh…kita tunggu saja kelanjutannya…..

13 Comments »