OnlySenja

Musim ajaran baru telah tiba (dirasakan juga oleh Salma Kirana yang memulai SD-nya sejak Senin lalu). Ada banyak keceriaan. Namun juga tak sedikit kesedihan. Apalagi kalau bukan soal biaya sekolah yang melambung tinggi. Jika dulu sekolah berbiaya boros menempel pada label sekolah swasta, kini ternyata merek itu sudah tak pandang bulu lagi. Mau sekolah negeri, swasta, SD, SMP, SMA semuanya menguras kantong.

Tempo hari saya mendapat aduan, tingginya besaran SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) sebuah SMU negeri di Semarang yang mencapai Rp 4 juta. Besaran ditentukan, cara pembayarannya pun ditetapkan. Dengan aneka penalti dan tenggat. Teman kantor juga ada beberapa yang anaknya masuk SD tahun ini pun tak kalah pusing dengan deretan 6 digit pembayaran. Belum lagi proses-proses berbelit. Saya lantas mikir. Bagaimana dengan nasib anak-anak dari kalangan tidak mampu. Jangankan berpikir memilih sekolah favorit atau berkualitas, sekadar mimpi untuk sekolah saja sudah mulai di intervensi. Masuk sekolah biasa dengan murid yang lumayan banyak, berarti harus merogoh kocek ekstra. Belum lagi kalau masuk daftar cadangan karena ukuran tebal kantong yang berbeda. Ada juga sekolah yang murah, pasalnya yayasannya sebentar lagi ambruk dan kekurangan murid.

Sulit sekali sekolah sekarang ini. Sekolah hanya milik orang yang punya banyak duit. Bagi yang miskin ya harus minggir dan nggak punya akses dengan fasilitas pendidikan kelas satu. Padahal otak anak-anak itu mungkin juga tak kalah dengan mereka yang serba berkelimpahan. Nah, kalo pendidikan adalah salah satu pintu menuju kesetaraan hak sebagai warga negara baik di bidang politik maupun sosial maka apakah orang miskin adalah orang yang secara kodrati termarjinalkan karena tertutup akses pendidikannya? Saya pikir tidak. Dimana letak salahnya? Itulah yang sedang saya cari-cari sekarang.

Saya lantas berpikir banyaknya program pemerintah yang akhirnya hanya berhenti pada jargon semata. Misalnya pendidikan wajib 9 tahun. Masyarakat dan khususnya tenaga pendidikan berkali-kali ditekankan pada program penting itu. Namun pintu menuju pendidikan wajib 9 tahun tidak dibuka seluas-luasnya. Atau pemberantasan buta huruf. Hanya sampai pada gertakan permberantasan saja, namun akses untuk memberantas justru makin sempit dan sulit bagi kaum tak berakses. Padahal bukankah justru kasus-kasus putus sekolah dan buta huruf lebih sering menjadi teman setia barisan satu ini. Menggugat pemerintah sebenarnya juga bukan pekerjaan mulia. Karena menggugat tanpa solusi juga sama aja bohong. Menggugat dan hanya berpangku tangan juga tidak bijak. Terlebih meng-kritik keras tapi yang di kritik ternyata sehari-harinya malah pake headphone. Alias membebalkan dan menulikan diri.

Jadi apa dong yang bisa dilakuin? Jadi orang tua asuh mungkin jadi solusi paling sederhana yang bisa dilakukan oleh kaum berpunya. Tengok tetangga kanan kiri, mungkin ada yang kesulitan sekolah. Atau justru ada sodara dekat yang lagi kesulitan biaya belajar. Mungkin lebih ada gunanya daripada ngomel nggak jelas kayak saya sekarang ini. *paragraf terakhir sekaligus pengingat buat yang nulis supaya ingat pada sekitar dan nggak asik sendiri hidup di dunia yang serba indah ini*

.…kenyataannya, komersialisasi pendidikan sudah memangkas hak politik dan sipil mereka yang miskin. Pilihan politik maupun sipil, dengan begitu hanya terbuka bagi mereka yang berkecukupan. Karena itu, perluasan lingkup kebebasan tidak sekedar berkisar seputar kebebasan demokratis, melainkan juga syarat-syarat aksentuasinya seperti fasilitas ekonomi, kesempatan sosial dan perlindungan sosial.
Adian, Donny Gahral. 2006. Demokrasi Kami. Koekoesan. Depok

15 Comments »

Hari ini saya melupakan semua komentar, berita miring, ulasan pakar dan lain-lain. Apapun hasilnya, saya tetap bangga dengan perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia, kendati semalam langsung lemas begitu tendangan injury time Saad Al Harthi menjebol gawang Jendry Pitoy……

18 Comments »

Bubarkan Densus 88!!

12 Comments »

Episode Kick Andy semalam adalah tentang para pejuang veteran. Dibuka dengan dengan percakapan antara Andy dan Dedy “Nagabonar” Mizwar. Ya, film Nagabonar Jadi 2 memang sedikit banyak mengupas masalah kepahlawan. Nagabonar yang seorang pahlawan dan kegelisahannya akan jaman ini. Termasuk bagaimana caranya mengatasi “gap” gaya hidup plus pemikiran antara seorang ayah dan anak. Representasi jaman dulu dan sekarang.

Namun bukan itu yang bikin saya tertarik. Ada satu part yang bikin saya terheyak. Ucapan seorang veteran (-wati) tentang generasi masa kini yang cengengesan kala menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya lantas teringat. Dulu waktu wisuda di Universitas yang memang ada embel2 veterannya kami harus menyanyikan lagu kebangsaan. Entah mengapa saya jadi pengen ketawa. Keinget jaman dulu waktu masih SMU. Saya emang kurang ajar banget. Bukannya nyanyi, tapi ngintipin temen-temen dari jurusan lain. Ternyata mereka pada serius-serius.
Continue Reading »

14 Comments »

Ada banyak pertanyaan dibalik kematian praja IPDN Clift Muntu. Salah satu pertanyaan pentingnya adalah mengapa sekolah yang bertugas mencetak aparatur negara tersebut menerapkan sistem pendidikan preman seperti itu. Apalagi, berbagai pukulan ngawur yang disinyalir merupakan bagian dari santapan sehari-hari seluruh praja tersebut sangat tidak mendidik, karena dalam olahraga keras full body contact-pun menendang bagian dada tidak diperbolehkan. Alih-alih bakal merubuhkan lawan, si pemukul malah bakal dikurangi nilainya.

Kemarin saya berkesempatan bertemu dengan alumni IPDN angkatan sekian bernama mister X. Dalam obrolan ringan ini sedikit terkuak mengapa kekerasan menjadi barang lazim dalam institut yang berkampus di Jatinagor tersebut. Situasi awal pendirian IPDN (nama sekolah ini berganti-ganti, kami sepakat menyebutnya IPDN, red.) sebenarnya tidak berjalan seseram sekarang ini. Pukulan dan beberapa latihan fisik memang ada karena hal itu dianggap sebagai salah satu sarana untuk menegakkan kedisiplinan praja. Saat itu muridnya hanya berkisar—sebut saja– 500 praja. Dengan fasilitas yang mencukupi untuk menampung jumlah tersebut kehidupan para mahasiswa berjalan kondusif.

Nah, saat era 90-an, semua pucuk pimpinan pemerintahan di daerah maupun pusat banyak dipegang militer, khususnya AD, misal walikota, bupati, dan gubernur. Hal jamak ini lantas memicu pemikiran—blunder menurut saya– mendagri untuk meningkatkan kompetensi warga sipil yang menjadi praja IPDN agar kelak bisa bersaing dengan unsur militer yang merajai berbagai kedudukan di pemerintahan. Pemikiran ini lantas diterjemahkan dalam sebuah praktik semi militer dalam pendidikan praja di IPDN. Akhirnya IPDN pun tak ubahnya sekolah militer, bahkan hingga kini mereka kerap melakukan latihan bersama dengan TNI AD/dan semacamnya. Sistem ini dipandang akan melahirkan seorang praja yang loyal kepada negara. Kesalahan ini diperparah lagi kala, pengasuh sebagai lini terbawah yang langsung berhubungan dengan praja tidak dipegang oleh orang yang mumpuni dalam bidang pendidikan. Kata sumber saya tadi, terkadang orang yang biasnya bertugas di bidang administrasi atau perlengkapan pun bisa menjadi pengasuh. Continue Reading »

17 Comments »

**postingan ini tidak ada hubungannya dengan feminisme/emansipasi wanita**

Sering kita mendengar seorang wanita berani bertaruh nyawa demi mempertahankan tas yang terancam dijarah pencopet dengan segala daya upaya. Hingga –pernah pada suatu kasus– tangan si korban ini terkena sabetan gobang saat berkelahi melawan penjahat. Si wanita yang notabene tidak mempunyai keahlian silat, karate, kungfu, taekwondo atau olahraga beladiri lainnya berani melawan kejahatan. Terbuktilah bahwa naluri mempertahankan dan membela diri tidak ada sangkut pautnya dengan jenis kelamin. Siapapun orangnya jika terancam nyawa pasti berusaha melawan.

Urusan membela diri juga tidak ada sangkut pautnya dengan umur atau jabatan. Tengok saja kasus penembakan Wakapolwiltabes Semarang Lilik Purwanto. Terlepas apakah motif Hance Chris menghabisi sang atasan benar atau salah, toh kendati ia hanya seorang bawahan dan notabene umurnya di bawah Lilik ia berani berbuat nekat. Sang atasan dihabisi karena Hance tak terima di mutasi ke daerah lain.

Perlawanan atau apalah namanya, tak mengenal batasan kelamin, usia, dan pangkat. Namun tampaknya analogi itu tak berlaku untuk urusan perkelahian antara suami dan istri yang dibingkai dalam sebuah potret rumah tangga. Tengoklah peristiwa ini. Kira-kira waktu itu saya masih duduk di bangku SMU. Sebuah keluarga tetangga depan rumah terlibat perseteruan sengit. Sang suami kalap. Amarah sudah mencapai ubun-ubun karena si istri dianggap sudah tidak amanah dengan tujuan awal perkawinan. Setelah terlibat pertengkaran seru, suami memukuli istrinya hingga babak belur. Entah mengapa si istri yang notabene sudah beranak tiga itu tak mampu berbuat apa-apa—buat apa punya badan tegap dan sehat jika tidak bisa menghadang sebuah tindak kejahatan, pikir saya saat itu. Tidak sigap seperti cerita saya pertama tentang seorang gadis yang berani melawan perampok. Hanya menangis dan berteriak tak karuan. Sebuah usaha yang sangat sia-sia karena ternyata tangisan itu tak menghentikan laju hujaman si suami. Setelah melewati beberapa ronde pertengkaran, suami tadi ke rumah saya untuk menceritakan peristiwa itu. Seingat saya bapak—yang saat itu juga geram dengan perkelahian 5 ronde tersebut–merekomendasikan keduanya ke kantor polisi karena sudah termasuk tindak kriminal.
Continue Reading »

16 Comments »